Perkuat Pemerintahan Tanpa Korupsi, Walikota Andrei Dapat Wajangan Kemendagri dan KPK

MATASULUT — Pemerintahan yang bersih dari tindak Korupsi menjadi harapan semua masyarakat. Sadar akan hal tersebut, Pemerintah Walikota Manado Andrei Angouw mengikuti rapat kerja bersama Kemendagri dan KPK melalui Video Conference (Vicon), Senin (24/1) pagi tadi.

Diketahui, rapat kerja tersebut dalam Rangka Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah. Kegiatan Raker diawali dengan penyampaian beberapa hal oleh Mendagri R.I Bpk. Tito Karnavian sebagai pengantar terutama dalam kaitan pencegahan tindak pidana korupsi.

Mendagri memberikan gambaran beberapa kepala daerah kendati sudah bekerja dengan baik tapi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi bahkan terdapat beberapa kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

 

Terdapat tiga poin yang menurut mendagri menjadi faktor penyebab Korupsi, pertama sistem; yakni biaya politik tinggi dan rekrutmen ASN dengan imbalan. Kedua Integritas; yakni moralitas dan mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara. Dan terakhir, Budaya; yakni praktek menyimpangan dalam organisasi atau tindakan korupsi/perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi. Juga pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi. Ketiga hal ini dianalisis oleh Mendagri termasuk mencontohkan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Penekanan yang dikupas oleh Mendagri adalah Budaya Korupsi di Indonesia.

Selesai pengantar dan penjelasan umum dari Mendagri selanjutnya pemaparan dari Ketua KPK Bpk. Firli Bahuri yang mengawalinya dengan memaparkan ‘Peran kita sebagai anak bangsa’ termasuk peran penting Kepala Daerah.

Selanjutnya Ketua KPK memaparkan soal Belanja APBD, bagaimana menggenjot investasi, pemberantasan kemiskinan dan peningkatan SDM. Pemasalah Bangsa ikut disampaikan soal Bencana dan non alam, masalah narkotika, dan soal korupsi.

 

Selanjutnya Kepala LKPP Bpk. Abdullah Aswar Anaz menyampaikan soal arahan Presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Disampaikan juga orientasi LKPP yakni melalui stakeholder untuk pemulihan ekonomi dan selanjutnya menyampaikan tugas dan fungsi LKPP.

 

Selesai pemaparan, Mendagri menggaris bawahi beberapa hal sekaligus menyampaikan kesimpulan tentang materi raker baik yang disampaikan oleh Ketua KPK maupun Kepala LKPP. Diakhir Raker, Mendagri menyampaikan beberapa point penting bagi Kepala Daerah dalam kaitan pembuatan nomenklatur untuk suatu program pembangunan yang akan dibiayai.

 

Semua pemaparan yang disampaikan dalam vicon rapat kerja tersebut diikuti secara seksama oleh Walikota Andrei Angouw yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Manado Ibu Dra. Altje Dondokambey, Plt Kadis PUPR Bpk. Jhony Suwu dan Plt. Kadis Kesehatan dr. Joy Zeekeon.(**/Adv.rgm)