MATASULUT–Berbagai upaya dalam komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibawah pimpinan Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar, SH Bersama Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibuktikan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)” yang disampaikan oleh Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin 15 Mei 2023.
Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Bpk. Olly Dondokambey, SE, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus A. Silangen, SpB-KBD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve H. Kepel, ST, M.Si, para Bupati dan Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupatan/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara. Dan Turut hadir mendampingi Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar, SH pada Kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Ibu Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, Inspektur Daerah Bpk. Hendra Pendeynuwu, SE, Asisten Adminstrasi Umum Sekda Arthur Tumipa, M.Ed, Kepala BKAD Drs. James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, SH, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas, AP, SIP, M.Si dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, M.Si.
Gubernur Sulawesi Utara Bpk. Olly Dondokambey, SE pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Povinsi serta Kabupaten/Kota se Provinsi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas kerja sama yg sudah terjalin selama ini, dan juga yg telah bekerja dengan maksimal dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini merupakan tanggung jawab yg lebih besar ke depan terutama terhadap catatan-catatan pemeriksaan atas laporan keuangan, agar supaya ditindaklanjuti untuk menjawab dan menyelesaikan pemasalahan yg ada. Selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara Bpk. Olly Dondokambey, SE menambahkan bahwa Opini ini menjadi tantangan ke depan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., menjelaskan bahwa BPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikanpenyusunan APBD yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang, selain itu juga bahwa rekomendasi-rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan boleh mendapatkan Opini WTP, antara lain berdasarkan indikator-indikator :
1. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan.
3. Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail.
4. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA yang diterima langsung Oleh Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar, SH dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan dengan opini WTP ini, akan terus memotivasi seluruh Perangkat Daerah untuk lebih giat lagi serta melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pencapaian predikat WTP ini harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik ke depan,” sebutnya.
Adapun Opini WTP ini sebagai prestasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yanni Rembang, M. Th untuk kedua kalinya sejak dilantik dan juga dengan opini WTP ini telah membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan WTP 7 kali berturut-turut, sebagai bukti komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.(ADVETORIAL)